Jakarta – Buletintv9.com ||
Pada 10 November 2026, bangsa Indonesia kembali menundukkan kepala, mengenang pengorbanan para pahlawan. Delapan puluh satu tahun telah berlalu sejak pertempuran dahsyat di Surabaya, ketika rakyat, pemuda, santri, dan pejuang mempertaruhkan segalanya demi mempertahankan kemerdekaan.
Mereka bertempur dengan keberanian yang melampaui keterbatasan senjata. Mereka mempertahankan satu keyakinan luhur: bahwa bangsa Indonesia berhak menentukan nasibnya sendiri, hidup bermartabat, dan terbebas dari segala bentuk penindasan.
Nama Bung Tomo menjadi simbol suara yang membakar semangat itu. Seruannya menggetarkan Surabaya dan membangkitkan keberanian rakyat menghadapi kekuatan militer yang jauh lebih besar. Surabaya telah membuktikan kepada dunia, bahwa kemerdekaan ini memiliki penjaga sejati: rakyat yang rela berkorban.
Semangat itu telah menyala sejak peristiwa heroik perobekan warna biru bendera Belanda di Hotel Yamato, September 1945. Merah Putih dipertahankan sebagai harga diri dan lambang kedaulatan bangsa.
Kini, setelah 81 tahun merdeka, kita wajib bertanya pada diri sendiri:
Sudahkah cita-cita para pahlawan itu hadir dalam kehidupan rakyat hari ini?
Apakah kekayaan alam yang melimpah telah menghadirkan kesejahteraan yang adil? Apakah hukum telah benar-benar melindungi wong cilik? Apakah rakyat sudah diberi ruang yang layak untuk mengawasi jalannya pemerintahan?
1. KORUPSI ADALAH PENGKHIANATAN TERHADAP DARAH PAHLAWAN
Para pahlawan berjuang agar rakyat hidup merdeka, adil dan makmur. Maka setiap rupiah uang negara yang dikorupsi adalah pengkhianatan terhadap darah mereka.
Ketika anggaran pendidikan dikorupsi, masa depan anak-anak bangsa dirampas. Ketika anggaran kesehatan diselewengkan, nyawa rakyat dipertaruhkan. Ketika proyek pembangunan dikerjakan asal jadi demi bancakan, rakyatlah yang menanggung kerusakan dan bahayanya.
Uang negara adalah keringat rakyat. Setiap penggunaannya wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada rakyat.
Negeri ini memang telah merdeka secara politik, namun masih harus terus berperang melawan penjajahan gaya baru: korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan perampokan kekayaan negara untuk kepentingan segelintir orang.
Perjuangan hari ini tidak lagi mengangkat bambu runcing, melainkan keberanian untuk menolak suap, membongkar penyimpangan, melaporkan dugaan korupsi, dan memaksa hukum bekerja dengan adil.
2. KETERTUTUPAN INFORMASI ADALAH PINTU MASUKNYA KORUPSI
Korupsi akan tumbuh subur ketika kekuasaan dan anggaran berjalan dalam kegelapan, tanpa pengawasan.
Bagaimana rakyat bisa menilai wajar tidaknya sebuah proyek jika RAB dan dokumen anggarannya disembunyikan? Bagaimana rakyat bisa mengawasi mutu pekerjaan jika kontrak dan laporan pertanggungjawabannya ditutup rapat? Bagaimana rakyat bisa memperjuangkan haknya jika dasar keputusan yang menyangkut hidupnya tidak boleh diakses?
Keterbukaan informasi adalah oksigen bagi demokrasi dan senjata utama pengawasan publik.
Informasi memungkinkan rakyat membedakan mana janji dan mana bukti, membandingkan antara anggaran dengan hasil di lapangan, dan membuat laporan berdasarkan data, bukan fitnah.
Badan publik harusnya melihat warga yang meminta informasi sebagai mitra, bukan sebagai musuh. Warga yang bertanya tentang uang negara adalah warga yang peduli pada bangsanya.
Bahkan, keterbukaan informasi justru melindungi aparat yang bersih. Dokumen yang terbuka akan menjawab semua kecurigaan dengan fakta.
3. KOMISI INFORMASI HARUS MENJADI PENJAGA HARAPAN RAKYAT
Dalam menjalankan mandat pengawasan, PKN menempuh jalur konstitusional: permohonan informasi dan sengketa informasi.
Dari pengalaman panjang itulah, kami menyuarakan kritik yang konstruktif terhadap penanganan sengketa di Komisi Informasi Pusat maupun di daerah, termasuk DKI Jakarta dan Banten. Kritik ini bukan untuk melemahkan, melainkan untuk memperkuat agar Komisi Informasi menjalankan mandat UU No. 14 Tahun 2008 secara sungguh-sungguh.
Kami sadar, setiap perkara memiliki fakta dan pertimbangan masing-masing. Kritik harus berbasis dokumen, berbasis jalannya persidangan, dan berbasis alasan putusan yang dapat diuji.
Namun satu prinsip tidak boleh ditawar: Masyarakat yang memperjuangkan hak atas informasi berhak diperlakukan secara adil, manusiawi, dan bermartabat. Syarat administrasi harus diterapkan secara proporsional, dengan penjelasan yang terang-benderang, bukan dengan kalimat yang membingungkan rakyat.
Kepercayaan publik hanya akan lahir jika lembaga berani menjelaskan pertimbangannya, berani dikritik, dan berpihak pada amanat undang-undang.
4. MENGISI KEMERDEKAAN DENGAN CARA PKN: CARI – TEMUKAN – LAPORKAN
Hari Pahlawan harus menjadi momentum untuk bertanya: Apa sumbangsih kita untuk negeri ini?
Pejabat mengisi kemerdekaan dengan menjaga amanah. Penegak hukum mengisinya dengan menindak berdasarkan bukti. Pengusaha mengisinya dengan bisnis yang jujur. Warga mengisinya dengan kepedulian.
Bagi PKN, kami mengisinya dengan kerja pengawasan yang berprinsip:
CARI – TEMUKAN – LAPORKAN
Cari informasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Temukan fakta melalui pemeriksaan yang teliti. Laporkan dugaan penyimpangan melalui jalur hukum yang sah.
Pengawasan kami tetap menjaga etika: dugaan harus diuji, tuduhan harus berbasis bukti, dan setiap pihak berhak mendapatkan pemeriksaan yang adil. Dengan cara itulah keberanian rakyat memiliki legitimasi dan memberi manfaat nyata bagi penegakan hukum.
Kami meyakini dan memegang teguh filosofi:
DATA ADALAH BUKTI
FAKTA ADALAH KEKUATAN
JALAN
KEADILAN ADALAH TUJUAN
PENUTUP: MENJAGA AMANAT PARA PAHLAWAN
Menghormati pahlawan bukan sekadar upacara dan tabur bunga. Menghormati pahlawan adalah meneruskan tanggung jawab mereka.
Kita meneruskan perjuangan mereka ketika kita berani menjaga uang negara, ketika kita berani membela hak rakyat kecil, ketika kita menuntut pelayanan publik yang jujur, dan ketika kita membuka ruang pengawasan bagi rakyat.
Kemerdekaan yang sejati harus terasa dalam kehidupan sehari-hari: anak-anak bisa sekolah dengan layak, rakyat bisa berobat dengan mudah, petani punya kepastian atas tanahnya, dan warga bisa mencari keadilan tanpa harus kehilangan martabat.
Pada Peringatan Hari Pahlawan ke-81 ini, mari kita teguhkan satu tekad bersama: Melawan Korupsi dan Menyingkap Kabut Ketertutupan Informasi.
Mari kita jaga Indonesia dengan kerja yang jujur, pengawasan yang berbasis bukti, dan kesetiaan total pada kepentingan rakyat.
Para pahlawan telah mempertahankan kemerdekaan dengan pengorbanan jiwa dan raga. Tugas kita hari ini adalah menjaganya dengan keberanian dan tanggung jawab.
Selamat Hari Pahlawan, 10 November 2026.
Hormat Saya,
Patar Sihotang, S.H., M.H.
Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)










