Bandung – Buletintv9.com ||
Kapolri Jenderal Polisi Dr. Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk memberantas praktik percaloan tenaga kerja dan pungutan liar (pungli) yang merugikan masyarakat, khususnya para pencari kerja.
Instruksi tersebut disampaikan Kapolri saat meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/11/2026).
Dalam arahannya, Kapolri secara khusus memerintahkan Kabareskrim Polri dan seluruh Kapolda agar bergerak cepat mengungkap serta menindak pihak-pihak yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan.
Kapolri menegaskan bahwa praktik percaloan yang meminta sejumlah uang kepada pencari kerja tidak boleh dibiarkan. Penegakan hukum harus dilakukan terhadap siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Kita akan berperang melawan para calo-calo yang melakukan pungutan-pungutan liar yang selama ini meresahkan,” tegas Kapolri.
Masyarakat Diminta Tidak Takut Melapor
Kapolri juga mengajak masyarakat, khususnya para pencari kerja, agar tidak takut melaporkan apabila menemukan praktik percaloan, pemerasan, maupun pungutan liar dalam proses penerimaan tenaga kerja.
Menurutnya, praktik tersebut bisa terjadi di luar kawasan perusahaan maupun diduga melibatkan oknum di lingkungan internal perusahaan.
Masyarakat dapat memanfaatkan layanan Call Center Polri 110, melapor kepada Bhabinkamtibmas, atau mendatangi kantor kepolisian terdekat.
Kapolri ingin memastikan bahwa kesempatan memperoleh pekerjaan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan dengan cara melanggar hukum.
POLIRAN Bukan Sekadar Program Seremonial
Melalui program POLIRAN, Polri berupaya mengambil bagian dalam membantu masyarakat memperoleh akses terhadap kesempatan kerja melalui kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, lembaga pelatihan, dan berbagai pemangku kepentingan.
Kapolri menegaskan bahwa program tersebut harus berjalan secara berkelanjutan dan tidak berhenti pada kegiatan peluncuran semata.
Pengelolaan data pencari kerja harus dilakukan secara akurat, sementara proses penyaluran tenaga kerja perlu dikawal hingga peserta benar-benar mendapatkan pekerjaan.
Kapolri juga mengingatkan bahwa kesejahteraan keluarga mempunyai hubungan erat dengan terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Keluarga yang memiliki pekerjaan dan penghasilan diharapkan dapat membangun kehidupan yang lebih baik sekaligus menciptakan lingkungan sosial yang lebih kondusif.
Penegakan Hukum Harus Melindungi Pencari Kerja
Langkah Kapolri tersebut menempatkan perlindungan masyarakat sebagai salah satu perhatian dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
Pemberantasan percaloan dan pungli dalam perekrutan tenaga kerja diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta mencegah masyarakat menjadi korban penipuan berkedok lowongan pekerjaan.
Polri juga diharapkan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, pengelola kawasan industri, perusahaan, dan masyarakat agar proses rekrutmen berlangsung secara transparan dan bebas dari pungutan ilegal.
Dengan demikian, program POLIRAN tidak hanya menjadi wadah mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun perlindungan masyarakat dalam memperoleh pekerjaan secara layak.
Komitmen Polri Hadir untuk Masyarakat
Instruksi Kapolri kepada Kabareskrim dan seluruh Kapolda menjadi bagian dari upaya mendorong penanganan praktik percaloan tenaga kerja secara lebih luas di berbagai daerah.
Masyarakat diharapkan berani menyampaikan informasi dan melaporkan dugaan pelanggaran melalui saluran resmi kepolisian.
Penindakan harus dilakukan berdasarkan laporan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, tanpa pandang bulu.
Semangat POLIRAN diharapkan menjadi wujud kehadiran Polri yang tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga ikut membantu menjawab persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.
Polri hadir bukan hanya ketika masyarakat menghadapi persoalan hukum, tetapi juga berupaya memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh kesempatan kerja yang adil dan bebas dari praktik pungutan liar.|| **










