Pelalawan – Buletintv9.com ||
Aktivitas dugaan pelangsiran solar subsidi di SPBU 14-284-655 Simpang Pulai, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan kembali menjadi sorotan tajam publik, Sabtu (14/11/2026).
SPBU tersebut diduga siang dan malam melayani mobil-mobil pelangsir solar subsidi secara bebas. Akibatnya, sopir truk lintas yang berhak atas solar subsidi justru harus antre berjam-jam, bahkan tidak kebagian.
Publik kini tidak lagi hanya mempersoalkan SPBU dan pelangsirnya, tetapi juga mempertanyakan keras pengawasan dari 3 lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan: Kepolisian, BPH Migas, dan Pertamina.
Ketiganya dinilai publik terkesan tutup mata dan pura-pura tidak tahu.
Bagaimana mungkin aktivitas pelangsiran yang dilakukan secara terang-terangan, siang dan malam, di jalan lintas utama, dan sudah berlangsung bertahun-tahun, tidak pernah tersentuh penindakan tegas?
Jika pengawasan benar-benar berjalan, seharusnya SPBU 14-284-655 sudah lama diaudit, disanksi, bahkan dicabut izinnya. Jika penegakan hukum berjalan, seharusnya para pelangsir sudah lama ditangkap.
Kenyataannya, pelangsir semakin bebas, antrean semakin panjang, dan solar subsidi semakin langka bagi rakyat kecil.
Publik pun bertanya dengan nada keras:
Apakah pelangsiran di Simpang Pulai ini sudah dilegalkan secara diam-diam? Atau ada setoran yang membuat semua pihak memilih diam?
Masyarakat mendesak agar tidak ada lagi pembiaran:
POLRES PELALAWAN dan POLDA RIAU: Jangan hanya diam. Turun, gerebek, sita kendaraan pelangsir, periksa CCTV SPBU dan proses hukum pemilik SPBU jika terbukti terlibat.
BPH MIGAS: Audit total penyaluran solar di SPBU 14-284-655. Buka data berapa ribu liter yang keluar setiap hari dan kemana larinya.
PERTAMINA PATRA NIAGA: Beri sanksi tegas. Jika terbukti melayani pelangsir berulang, cabut izin SPBU. Jangan hanya beri teguran.
Solar subsidi adalah hak rakyat kecil, bukan jatah mafia pelangsir. Jika Polisi, BPH Migas dan Pertamina terus tutup mata, maka publik berhak menilai kinerja ketiganya telah gagal total.
Berita ini masih dugaan berdasarkan laporan masyarakat dan keluhan sopir. Kebenaran terkait pelayanan terhadap pelangsir dan lemahnya pengawasan masih perlu verifikasi resmi dari SPBU 14-284-655, Kepolisian, BPH Migas dan Pertamina. Kami junjung asas praduga tak bersalah dan membuka hak jawab sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999.|| TIM










