Jakarta – Buletintv9.com ||
Ketua Umum PW-Fast Respon Nusantara, Agus Flores, menyampaikan harapan agar jajaran Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah dievaluasi. Menurutnya, masih banyak laporan masyarakat terkait kasus yang belum ditindaklanjuti.
“Saya berharap Dirkrimsus Polda Kalteng di non aktifkan. Banyak menumpuk laporan masyarakat tidak ditindak lanjuti,” kata Agus Flores dalam keterangannya, Sabtu 2 Agustus 2026.
Agus juga menyoroti soal tambang ilegal yang menurutnya menjadi ranah Ditreskrimsus. Ia menyebut ada beberapa jurnalis yang mengeluhkan sulitnya konfirmasi. “Orangnya sifatnya pasif, bukan aktif, padahal urusan tambang ilegal adalah urusan Ditreskrimsus,” ujarnya.
Lebih lanjut, Agus menilai kondisi tersebut tidak sejalan dengan arahan pimpinan Polri. “Padahal Kapolda sudah ingatkan agar ditindak lanjuti keluhan masyarakat. Bagi Ditreskrimsus, masuk kanan keluar kiri. Ini sama halnya mementahkan program Kapolri, manifestasi program Presiden Prabowo,” tegasnya.
Ia mencontohkan program “Kahutlah” yang menurutnya seharusnya juga didukung peran aktif Ditreskrimsus. “Contoh kecil saja, program Karhutla seharusnya Ditreskrimsus berperan aktif. Ini hanya Kapolda yang bekerja, guna menjaga nama baik Polri dan Kapolri,” ucapnya.
Agus Flores berpendapat perlu ada penyegaran di posisi tersebut. “Jalan satu-satunya, harus diganti Dirkrimsus, karena masih banyak perwira berprestasi yang bisa menduduki posisi itu,” pungkasnya.|| **
