Jakarta – Buletintv9.com ||
Ketua Umum Fast Respon Counter Polri, Agus Flores, angkat bicara terkait aksi demonstrasi yang tetap berlangsung setelah batas waktu pembubaran yang telah ditentukan aparat.
Menurut Agus Flores, apabila massa aksi telah diberikan kesempatan hingga pukul 18.00 WIB untuk menyampaikan aspirasi, maka setelah batas waktu tersebut berakhir, semestinya massa menghentikan kegiatan dan membubarkan diri secara tertib.
Ia menilai situasi dapat menjadi lebih kompleks ketika sebagian massa justru bertahan dan terjadi perlawanan terhadap aparat yang menjalankan tugas pengamanan.
“Sudah tahu malam tidak boleh demo, sudah diberikan waktu sampai pukul 18.00 WIB untuk membubarkan diri. Kalau masih bertahan bahkan melawan aparat, tentu situasinya bisa semakin memanas,” ujar Agus Flores dalam pandangannya.
Agus juga menyoroti keterlibatan organisasi kemasyarakatan GRIB yang turun ke lapangan untuk membantu membubarkan massa aksi.
Ia mempertanyakan, di mana letak kesalahan GRIB apabila keberadaan mereka justru dimaksudkan untuk mencegah situasi semakin tidak terkendali.
“Yang salahnya GRIB di mana? Kalau tidak ada GRIB, bisa saja massa aksi menjadi semakin jadi. Kemudian kalau aparat mengambil tindakan, nanti muncul tudingan pelanggaran HAM,” tegasnya.
Menurut Agus, keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban harus ditempatkan dalam koridor hukum dan tidak boleh berubah menjadi tindakan main hakim sendiri. Karena itu, seluruh pihak tetap dituntut mengedepankan ketertiban, keselamatan, serta menghormati kewenangan aparat dalam mengamankan aksi.
Agus menilai anggota organisasi kemasyarakatan juga merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab menjaga keutuhan dan keamanan negara.
“GRIB juga warga negara. Membela negara dan menjaga keamanan lingkungan adalah tanggung jawab bersama, tetapi tentu harus tetap sesuai aturan hukum,” katanya.
Pernyataan Agus Flores tersebut sekaligus menjadi sorotan terhadap dilema pengamanan demonstrasi: ketika massa bertahan melewati batas waktu dan terjadi gesekan dengan aparat, tindakan siapa yang kemudian dianggap paling tepat untuk mencegah situasi berubah menjadi kerusuhan?
Bagi Agus, yang terpenting bukan semata-mata siapa yang turun ke lapangan, melainkan bagaimana seluruh pihak mampu mencegah eskalasi dan memastikan penyampaian aspirasi tetap berlangsung secara tertib, aman, dan sesuai ketentuan.
“Jangan sampai aparat bertindak dianggap salah, masyarakat yang membantu menjaga ketertiban juga disalahkan. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana negara tetap aman dan masyarakat tetap terlindungi,” pungkasnya.|| **
