Jakarta – Buletintv9.com ||
Ketua Umum Fast Respon Counter Polri Nusantara (FRN), Raden Mas Haji Agus Rugiarto, S.H., M.H., menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus menjadi contoh terbaik bagi masyarakat dalam menaati aturan dan menjunjung tinggi supremasi hukum.
Menurut Agus Flores, kewenangan penegak hukum, termasuk dalam tindakan penyadapan, tidak boleh digunakan secara sembarangan. Semua harus memiliki dasar hukum, prosedur yang sah, serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai orang yang bertugas menegakkan hukum justru memberikan contoh yang tidak baik dalam menggunakan kewenangannya. Penegak hukum harus menjadi teladan, bukan menjadi pihak yang dipertanyakan integritasnya,” tegas Agus Flores.
Ia menilai, penyadapan merupakan tindakan serius yang menyangkut hak privasi seseorang. Karena itu, penggunaannya harus sesuai ketentuan hukum dan tidak boleh dijadikan alat untuk kepentingan pribadi, intimidasi, ataupun penyalahgunaan jabatan.
Agus Flores juga mengingatkan bahwa jabatan dan kewenangan bukanlah kekuasaan tanpa batas.
“Siapa pun orangnya, setinggi apa pun jabatannya, tetap harus tunduk kepada hukum. Jangan hanya masyarakat yang dituntut taat aturan, sementara aparat yang memiliki kewenangan justru tidak memberikan keteladanan,” ujarnya.
Agus berharap seluruh institusi penegak hukum mengedepankan transparansi, profesionalisme, dan pengawasan internal agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
Ia menegaskan, kritik terhadap aparat bukan berarti melemahkan institusi, melainkan menjadi bagian dari kontrol publik untuk mendorong perbaikan.
“Kalau kita ingin masyarakat menghormati hukum, maka aparatnya harus lebih dahulu memberikan contoh. Jangan sampai hukum terlihat tajam ke bawah, tetapi kehilangan ketegasan ketika menyangkut kewenangan di atas,” tutup Agus Flores.|| **
PESAN AGUS FLORES: PENEGAK HUKUM HARUS MENJADI CONTOH DALAM MENEGAKKAN HUKUM. JANGAN MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KARENA INTEGRITAS ADALAH KEKUATAN SEJATI SEORANG APARAT.










